Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam mencegah potensi konflik sosial, khususnya melalui pendekatan keagamaan yang lebih inklusif dan partisipatif.
FGD berlangsung dinamis dengan format diskusi terbuka dan pertukaran pandangan antar peserta lintas organisasi. Forum ini dimoderatori oleh H. Syafaat, S.H., M.H.I., dan diharapkan menghasilkan rumusan awal penguatan sistem deteksi dini konflik berbasis komunitas dan nilai-nilai keagamaan di Banyuwangi.
Kepala Kantor Kemenag Banyuwangi, Dr. H. Chaironi Hidayat, S.Ag., M.M., dalam sambutannya menegaskan pentingnya kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan sebagai fondasi utama menjaga harmoni sosial. Ia juga menyoroti lima faktor pemicu konflik yang harus diwaspadai bersama.
“Sebesar apa pun masalah, jika disikapi dengan kedewasaan dan kebijaksanaan, insyaAllah bisa selesai. Sebaliknya, masalah kecil yang ditanggapi dengan salah bisa berkembang menjadi konflik besar,” tegas Chaironi.
Senada dengan itu, Kepala Seksi Bimas Islam, H. Mastur, S.Ag., M.Pd.I., menekankan bahwa penguatan EWS tidak cukup berhenti di tingkat administratif, melainkan harus bersentuhan langsung dengan realitas sosial masyarakat. Ia menambahkan, sistem EWS secara nasional dibagi dalam beberapa zona, dan Kabupaten Banyuwangi masuk dalam zona dua yang mencakup wilayah Jawa dan Bali.
“FGD ini diharapkan mampu merumuskan kebijakan konkret dan mendorong kolaborasi nyata antara tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Kemenag Banyuwangi yang juga anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Drs. H. Moh. Jali, M.Pd.I., menyampaikan pentingnya pendekatan keagamaan sebagai strategi mencegah konflik yang berpotensi merusak tatanan sosial. Ia juga mengingatkan bahwa konflik yang tampak berwajah agama sering kali merupakan manifestasi dari kepentingan lain.
“Pendekatan keagamaan sangat efektif karena masyarakat kita sangat meneladani tokoh-tokoh agama. Sering kali konflik yang tampak seperti konflik agama hanyalah topeng dari kepentingan politik atau ekonomi,” paparnya.
FGD ini turut dihadiri berbagai unsur organisasi keagamaan dan sosial di Banyuwangi, seperti MUI, PC-NU, PD-Muhammadiyah, PD-Aisyiyah, PC-Muslimat NU, PC-Fatayat NU, Al-Irsyad, IPHI, FKUB, Penyuluh Agama Islam, serta para Kepala KUA di Kabupaten Banyuwangi.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, forum ini menjadi langkah awal konkret dalam memperkuat ketahanan sosial berbasis keagamaan demi mewujudkan Banyuwangi yang harmonis dan rukun.
Tim
0 comments:
Posting Komentar