Danramil 0825/14 Kabat Hadiri “Lapor Pak ” Launching Aplikasi Monitoring Pajak Pada Musrenbang 2023 Kecamatan Kabat

KABAT, BANYUWANGI, Dialektika - Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terpusat di Kantor Camat Kabat, Senin (20/2/2023) pagi. 

25 Kecamatan di seluruh Kabupaten Banyuwangi mengikuti Musrenbang secara daring di kantor camat masing-masing. Musrenbang 2023 mengangkat tema “Menguatkan ketahanan ekonomi dengan menjaga stabilitas sosial dan infrastruktur terintegrasi melalui kolaborasi, inovasi dan transfromasi,”

Hadir pada Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bupati Banyuwangi Ibu Hj. Ipuk Festiandani, S. Pd, Wakil Bupati Banyuwangi Bpk Sugirah, S.Pd, M.Si, Sekda Banyuwangi Bpk Ir. H. Mujiono, M.Si, Plt. Ka. Kesbangpol Bwi Bpk Muh. Lutfi, S.Sos, M.Si, Ketua MUI Bwi KH. Moh. Yamin, Camat Kabat Bpk. Bibin Widiatmoko, S.STP, Danramil Kabat Kapten Kav Makali, Kapolsek Kabat AKP Sumono, SH, Kepala Desa se Kec. Kabat, Koordinator BPP Kec. Kabat, Korwilsatdik Kec. Kabat, Koordinator PLKB Kec. Kabat, Ketua TP PKK Kec. Kabat, Koordinator PKH, TKSK dan Pendamping Desa dan Perwakilan Delegasi.

Bersamaan dengan itu, pemerintah Kecamatan Kabat melaunching "Lapor Pak", layanan transparansi informasi pajak Kabat. Dengan sistem aplikasi, pemerintah bisa monitoring Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap desa.

"Jadi agar tidak ada penyalahgunaan setoran pajak pada juru pungut. Ada warna oren itu wajib pajak, kemudian dikembalikan lagi di juru pungut warna merah bata, dan kalau sudah hijau itu sudah lunas," tutur Camat Kabat Bibin Widiatmoko di depan hadirin Musrenbang.

Bibin mengungkapkan, setiap tahun PBB Kecamatan Kabat di posisi ranking terendah dari seluruh Kecamatan di Banyuwangi. Namun sekarang berada di lima besar capaian realisasi pembayaran PBB.

“Alhamdulilah kami sekarang urutan 5 besar berkat dukungan dari kepala desa dan berbagai pihak,” ujarnya.

Layanan aplikasi Lapor Pak memungkinkan memonitoring realisasi PBB dari juru pungut masing-masing desa yang sinkron dengan database Badan Pendapatan Kabupaten Banyuwangi secara realtime dan menginduk pada Smart Kampung Banyuwangi.

“Saya berharap aplikasi ini bisa digunakan seluruh kecamatan. Jadi semua kecamatan bisa terpantau. Nanti semua kecamatan harus menggunakan aplikasi ini utnuk PBB-nya,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Hms/budi